Terkait Pengadaan Randis Bupati Barru, JNI Angkat Bicara

BARRU - Isu protes terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Barru terkait pengadaan mobil operasional Bupati jenis Toyota Land Cruizer muncul dipermukaan.

Isu protes ini ditanggapi oleh Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Hendri Kampai dan Ketua DPD JNI Barru Hasyim Hanis, S.Pd. SE. 

Baca juga: Jembatan Penghubung Soppeng-Bone Jadi Fokus Pemprov Sulsel

Menurut Hendri yang dihubungi pada Ahad (25/12/2022) bahwa, melihat kondisi geografis kabupaten Barru yang terdiri dari pegunungan dan pedalaman, maka pengadaan mobil jenis Land Cruizer ini memang perlu.

Hal ini kata dia, untuk mendukung kelancaran tugas tugas kunjungan Bupati kewilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa.

Baca juga: Tim Wash Unicef Audiensi Dengan Bupati Barru Untuk Majukan Barru Lebih Baik

"Barru hanya sedikit wilayah perkotaan, sebahagian besar wilayahnya adalah pegunungan, jadi pengadaan mobil tersebut menjadi satu kebutuhan yang mendesak", katanya.

"Saya kira itu perlu, mobil dengan kemampuan melewati gunung dan jalan terjal harus ada untuk Pemda Barru", imbuhnya.

Baca juga: Pasca BBM Naik, Pemerintah Salurkan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Sulsel Telah Tembus 396 Ribu Lebih KPM

Hal yang sama juga dikatakan oleh Hasyim, menurutnya pengadaan mobil itu bukan merupakan suatu pemborosan anggaran, tapi mobil tersebut memang sangat dibutuhkan oleh Pemda Barru, untuk menjangkau wilayah pedalaman.

Dikatakan, wilayah Barru ini tidak seperti Parepare atau Makassar yang sebahagian besar adalah perkotaan dan cukup dengan kendaraan biasa. 

Baca juga: Sekda Barru Abustan Buka Rakor RPLP2B

"Menurut kami, kendaraan dinas Bupati sekarang ini adalah jenis Toyota Alphard, otomatis tidak bisa menjangkau wilayah seperti Gattareng, Bulobulo dan sebagainya. Atas dasar itu, kami tidak mempermasalahkan pengadaan mobil jenis Land Cruizer itu", ujar Hasyim.

"Kondisi daerah kita memang butuh kendaraan seperti itu, Apalagi masyarakat yang ada dipelosok, juga rindu kehadiran Bupati yang selama ini hanya terbatas sampai daerah dipesisir karena terkendala kendaraan", tandasnya.

Baca juga: Rakor dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan, Wagub NTB : Ini Tempat Berdiskusi

(Ahkam)