Tahun 2024, Pemda Barru Siapkan Anggaran 91 Milyar Lebih untuk 40 Desa

BARRU - APBD Kabupaten Barru tahun anggaran 2024 menyediakan anggaran ke Desa sebesar Rp. 91.688.792.151, - untuk 40 desa yang ada di Kabupaten Barru. 

Hal ini dijelaskan oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dalam sambutannya saat membuka Workshop/Bimtek Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMDes Kabupaten Barru di Aula Bappelitbangda, pada Selasa, (14/2/2023).

Baca juga: Sekprov Sulsel Apresiasi Kinerja Baznas Urus Zakat di Sulsel

"Dari  3 sumber anggaran tersebut diatas desa mendapatkan anggaran paling sedikit  Rp.1.8 Miliyar lebih dan Desa yang tertinggi mendapatkan anggaran Rp. 2.7 miliyar lebih", ungkap Suardi Saleh.

Dikatakan, tujuan Workshop/Bimtek  ini di laksanakan karena sesuai regulasi yang ada bahwa penyusunan RPJMDes harus selesai 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa. 

Baca juga: Bersama Pemda dan Wash Unicef, ODF di Barru Capai 100 Persen

"Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan  Kapasitas Tim Penyusun RPJM Desa bagi 28 Desa dapat dilaksanakan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memposisikan desa sebagai subyek pembangunan, bukan lagi sebagai obyek pembangunan", kata Bupati. 

Dirinya menekankan, seluruh masyarakat desa beserta aparat pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam melaksanakan pembangunan di Desanya.

Baca juga: Bupati Barru Ikuti Rakornas KPK Guna Pencegahan Korupsi Dilingkup BUMD

Bupati juga menyampaikan, Kabupaten Barru tahun 2016 telah berkomitmen mengganggarkan Anggaran ke Desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa yaitu 
 ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 10?ri dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian bagi hasil pajak sebesar 10%  dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. 

Lebih lanjut Bupati menyatakan,  kita harus menyadari bahwa dengan kewenangan dan anggaran yang lebih besar, diharapkan pembangunan desa semakin meningkat, untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan desa yang matang yang disusun dalam RPJMDes.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Oleh karenanya kata dia, dokumen RPJMDes merupakan satu dokumen yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, rencana pembangunan yang dibuat desa menjadi kebutuhan bagi daerah, demikian pula desa memerlukan informasi tentang program daerah sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. 

Baca juga: Bupati Suardi Saleh Gunting Pita Peresmian KCP BSI Barru

Oleh karena itu, terang Bupati agar terjadi integrasi antara RPJMDes dan RKPDes dengan RPJM Daerah dan RKP Daerah maka juga harus memperhatikan informasi tentang prioritas, program dan kegiatan daerah. Selanjutnya RPJM Desa dan RKP Desa perlu disampaikan kepada kabupaten untuk dilakukan sinkronisasi dengan perencanaan daerah.

"Saya yakin dengan keterpaduan, sinergi, kerjasama serta tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan maka visi  kabupaten Barru yaitu “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat azas, dan bBermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” akan dapat terealisasikan", tandas Bupati. 

Bupati berharap kepada seluruh peserta bimbingan teknis RPJMDes untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang disampaikan para nara sumber nantinya dapat bermanfaat. 

"Dan ini nantinya mampu meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam menyusun dokumen RPJMDes sehingga apa yang terjadi didesanya merupakan hasil dari aspirasi masyarakat" harap Bupati. 

(Ahkam/Syam)

Baca juga: Riswan Tony Minta Menteri ATR Fokus Pengukuran Lahan HGU di Indonesia