Paripurna DPRD Barru, Suardi Saleh: Catatan Strategis dan Rekomendasi Segera Ditindak Lanjuti

BARRU - Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam Paripurna DPRD ada beberapa catatan strategis dan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan adalah bagian dari siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dalam rapat paripurna DPRD Barru, yang digelar di gedung DPRD Barru, pada Kamis siang (27/4/2023).

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

"Catatan strategis yang telah disampaikan dalam rekomendasi tentunya berdasarkan  hasil telaah, analisis, evaluasi dan monitoring yang didukung oleh hasil penyerapan informasi dari masyarakat, dengan harapan diperoleh data yang akurat dan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan", kata Suardi Saleh dalam sambutannya, dihadapan dewan.

Dikatakan, pembahasan antara DPRD dan Pemda, menunjukkan bahwa semua mempunyai jiwa yang kuat, semangat untuk bangkit menuju kemajuan dan kesejahteraan berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat Barru.

Baca juga: Jembatan Penghubung Soppeng-Bone Jadi Fokus Pemprov Sulsel

"Semangat Yassiberrui telah ditunjukkan melalui anggota DPRD yang terlibat dalam pansus LKPJ untuk segala kerja dan kinerja Pansus LKPJ yang tanpa kenal lelah, tanpa melihat detik, menit dan jam yang telah bergulir dengan selalu mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran", terangnya.

Beberapa catatan yang menjadi perhatian Bupati diantaranya, Realisasi anggaran SKPD banyak yang tidak mencapai 100 persen disebabkan oleh beberapa faktor antara lain untuk gaji dan tunjangan aparatur. 

Baca juga: Bupati Bersama DPRD Barru Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022

Kedepan katanya, akan dilakukan pengalokasian yang lebih cermat dengan menghitung secara tepat, jumlah yang akan pensiun, kenaikan pangkat, penerimaan pegawai khususnya P3K sehingga dapat dioptimalkan setiap pos-pos anggaran yang ada. 

"Faktor lainnya adalah adanya efisiensi anggaran untuk setiap kegiatan, sehingga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Selain itu tentunya masih ada beberapa SKPD yang belum efektif perencanaan kegiatannya sehingga tidak tepat sasaran dan tepat waktu", ujar Suardi.
 
Dirinya menyadari bahwa SILPA yang terlalu besar juga tidak selamanya baik, apalagi kalau penyebabnya adalah kurang optimalnya perencanaan. Oleh karenanya, kedepan akan diupayakan SILPA terjadi lebih disebabkan karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh SKPD.

Baca juga: Sekprov Sulsel Minta Kerjasama Semua Pihak Pastikan Kebutuhan Pokok Masyarakat Terpenuhi

"Beberapa catatan strategis terkait, kegiatan beberapa OPD yang capaiannya belum maksimal akan segera ditindaklanjuti sesuai rekomentasi DPRD", tandas Bupati.

(Ahkam/Humas IKP Barru)

Baca juga: Tingkatkan PAD, Gubernur Sulsel Dorong Kemandirian Desa Melalui Potensi Wisata